Makna “Beralih” Pada Pasal 65 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terkait Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pada skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah : Apa makna kata “beralih” menurut Pasal 65 ayat (8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait perjanjian pemborongan pekerjaan? Penulisan karya tulis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute Approach) . Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang ada, Makna “Beralih” Pada Pasal 65 Ayat (8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diartikan sebagai “berganti”. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “beralih” /ber-a-lih/ adalah 1. Berpindah; 2. Berganti; bertukar;berubah . Apabila dikaitkan dengan peristilahan perundang-undangan yang dimaksud, kata “beralih” tersebut bila diuraikan maknanya dengan pengaturan pasal yang dimaksud penulis dalam konteks ini adalah “berganti”, artinya status yang semula/pertama (status hubungan pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan) tidak berlaku; yang berlaku adalah status berikutnya/kedua, yaitu status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Menurut ahli, karena semua kata tersebut bersinonim, jika kata “berpindah” itu tekanannya pada lokasi; “beralih” tekanannya pada waktu; kata “berganti” tekanannya pada objek. Kemudian makna “beralih” diartikan sebagai berganti, maka hal “berganti” tersebut diawali dengan proses pemutusan hubungan kerja dari pihak pekerja/buruh yang diajukan kepada PPHI. Kemudian dibuat perjanjian baru antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan pekerja/buruh. Menurut pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain mengatur bahwa perjanjian kerja dalam pemborongan pekerjaan tentang hubungan kerja. Agar hubungan kerja tersebut berupa perjanjian kerja waktu tidak tentu maka dalam perjanjian kerja antara perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dengan buruh harus mencantumkan klausula bahwa hubungan kerja tersebut adalah berupa hubungan kerja waktu tidak tentu demi terciptanya perlindungan terhadap pekerja/buruh